Info Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 77 Tahun 2020

Dengan Hormat

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  Pengelolaan keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan didaerah karena merupakan konsekwensi logis dari perspektif manajemen perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Secara aplikatif dua tugas pokok tersebut terekam dalam Pemendagri 77 Tahun 2020 tentang “Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD”.Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang efektif dan efisien.Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, yang dapat memperkokoh basis perekonomian daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyongsong era perekonomian global

Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 77 Tahun 2020

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah
provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan
bupati/wali kota.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 77 Tahun 2020