Bimtek Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( SAPD ) Dan Pelaporan Keuangan Daerah Oleh Bendahara OPD Sesuai Permendagri No 77 Tahun 2020

Dengan Hormat

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengembilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Pada dasarnya baik sektor swasta maupun pemerintah, akuntansi dibedakan menjadi dua bagian yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dalam hal ini akuntansi yang dibahas adalah akuntansi keuanhan daerah.Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan : Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( SAPD )Dan Pelaporan Keuangan Daerah Oleh Bendahara OPD Sesuai Permendagri No 77 Tahun 2020

Pedoman  Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dilaksanakan melalui proses bisnis yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam SIPD Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.Proses bisnis akuntansi dan pelaporan yang diterapkan dalam SIPD berlangsung secara otomatis mulai dari pengakuan transaksi,
pencatatan, pengelompokkan, dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Bimtek Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( SAPD ) Dan Pelaporan Keuangan Daerah Oleh Bendahara OPD Sesuai Permendagri No 77 Tahun 2020