Jadwal Bimtek Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah 2024-2025

Dengan Hormat

Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan  Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah memberikan gambaran kepada peserta mengenai penyusunan beberapa produk hukum daerah yang sesuai dengan regulasi yaitu Permendagri No. 80 Tahun 2015. Pada program ini akan membahas lebih dalam mengenai produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahan kepada peserta tentang penyusunan hukum daerah yang sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat menghindari terjadinya masalah yang ditimbulkan dalam pembentukan produk hukum daerah seperti tumpang tindih, tidak sesuai dengan norma atau asas pembentukannya, tidak dapat dilaksankan secara maksimal, ataupun tidak memiliki kepekaan sosial.

Materi Jadwal Bimtek Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah 2024-2025

1. Penyusunan Rancangan Perda
– Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik
– Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
– Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
– Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi
– Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah
3. Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi
– Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik
– Peraturan DPRD tentang Kode Etik
– Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
– Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Pusat Dan Daerah  Terkait Pada Bimtek Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah