BIMTEK BUMD/ BUMDES PEMDA, BIMTEK PERPAJAKAN PEMDA

BIMTEK PERPAJAKAN BUMDES /DESA 2025

BIMTEK PERPAJAKAN BUMDES /DESA 2025

BIMTEK PERPAJAKAN BUMDES /DESA 2025

Dengan Hormat

Meskipun sebagian besar BUMDes bersumber dari Pemerintah Desa, namun BUMDes merupakan suatu entitas yang terpisah dari Pemerintah Desa. BUMDes diwajibkan untuk memiliki NPWP sebagaimana badan usaha lainnya. Persyaratan pengajuan permohonan NPWP untuk BUMDes seperti pengajuan permohonan NPWP untuk badan2, yaitu mengajukan permohonan pendaftaran NPWP secara langsung ke KPP atau KP2KP atau pengajuan secara elektronik dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya, dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan, dan dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha badan. BUMDes wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat pendirian Dalam kegiatan usahanya, BUMDes tetap harus melakukan pemotongan PPh seperti PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji atau honor, pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa atau sewa harta selain sewa tanah dan/atau bangunan serta biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 23, pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan atau biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 4 ayat 2, serta pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran honor kepada subjek pajak luar negeri. Kewajiban melakukan pemotongan tersebut karena BUMDes merupakan pemotong PPh berdasarkan UU PPh.

MATERI BIMTEK PERPAJAKAN BUMDES /DESA 2025

Pembukuan, tata cara penghitungan dan pelaporan pajak, serta aspek lain terkait belanja barang dan jasa

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI  Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada BIMTEK PERPAJAKAN BUMDES /DESA 2025