Bimtek Peran Direksi dan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT BPR 2026

Bimtek Peran Direksi dan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT BPR Tahun 2026 merupakan program bimbingan teknis yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, serta pejabat eksekutif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan tata kelola terkait penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat peran pimpinan BPR dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas manajemen risiko, serta penerapan pengendalian internal yang mendukung program APU PPT secara berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan perkembangan modus tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme, regulator menuntut keterlibatan aktif Direksi dan Komisaris dalam mengawasi implementasi program APU PPT. Peran pimpinan tidak hanya sebatas menyetujui kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses, sistem, sumber daya manusia, dan budaya kepatuhan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang efektif dari Direksi dan Komisaris menjadi faktor penting dalam mencegah risiko hukum, reputasi, operasional, dan kepatuhan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha BPR.

Melalui Bimtek Peran Direksi dan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT BPR Tahun 2026, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai regulasi APU PPT terbaru, tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam tata kelola kepatuhan, serta mekanisme pengawasan berbasis risiko. Materi pelatihan mencakup penyusunan kebijakan APU PPT, evaluasi efektivitas program kepatuhan, pengawasan penerapan Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), serta pemantauan transaksi dan pelaporan yang diwajibkan oleh regulator.

Selain itu, peserta akan mempelajari teknik membaca laporan kepatuhan, mengidentifikasi area risiko tinggi, mengevaluasi hasil audit internal, serta menyusun langkah strategis untuk memperkuat implementasi APU PPT. Pelatihan juga membahas studi kasus temuan regulator, praktik terbaik tata kelola kepatuhan, serta strategi membangun budaya kepatuhan yang kuat di seluruh jenjang organisasi.

Metode pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan pembahasan praktik terbaik dalam pengawasan APU PPT. Pendekatan ini memungkinkan peserta memahami aspek strategis dan operasional yang menjadi tanggung jawab Direksi dan Komisaris.

Dengan mengikuti Bimtek Peran Direksi dan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT BPR Tahun 2026, peserta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat tata kelola perusahaan, meminimalkan risiko kepatuhan, serta mendukung terciptanya BPR yang sehat, transparan, dan berintegritas sesuai dengan ketentuan regulator dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Tujuan Bimtek Peran Direksi dan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT BPR 2026

1. Meningkatkan pemahaman Direksi dan Komisaris mengenai regulasi APU PPT yang berlaku bagi BPR.
2. Memperkuat peran pengawasan Direksi dan Komisaris dalam implementasi program APU PPT.
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme.
4. Memahami tanggung jawab tata kelola dan kepatuhan dalam penerapan APU PPT.
5. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal APU PPT.
6. Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dan manajemen risiko yang kuat di lingkungan BPR.

Manfaat Bimtek Peran Direksi dan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT BPR 2026

1. Meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance).
2. Memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi program APU PPT.
3. Mengurangi risiko hukum, kepatuhan, operasional, dan reputasi BPR.
4. Membantu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan standar industri.
5. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan terkait manajemen risiko.
6. Mendukung keberlanjutan usaha BPR melalui sistem pengawasan yang lebih kuat.

Materi Bimtek Peran Direksi dan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT BPR 2026

1. Regulasi dan kebijakan APU PPT terbaru untuk BPR.
2. Peran dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan APU PPT.
3. Peran dan fungsi Komisaris dalam pengawasan kepatuhan dan manajemen risiko.
4. Tata kelola perusahaan dan budaya kepatuhan dalam BPR.
5. Pengawasan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
6. Evaluasi laporan kepatuhan, audit internal, dan hasil pemeriksaan regulator.
7. Identifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme berbasis risiko.
8. Studi kasus dan praktik terbaik pengawasan APU PPT oleh Direksi dan Komisaris.

FAQ – Bimtek Peran Direksi dan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT BPR 2026

Q1: Apa itu Bimtek Peran Direksi dan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT BPR?
A: Pelatihan yang membahas peran strategis Direksi dan Komisaris dalam memastikan efektivitas penerapan program APU PPT di BPR.

Q2: Siapa yang sebaiknya mengikuti bimtek ini?
A: Direksi, Komisaris, pejabat eksekutif, pejabat kepatuhan, dan manajemen risiko BPR.

Q3: Apa manfaat utama mengikuti bimtek ini?
A: Meningkatkan kemampuan pengawasan dan penguatan tata kelola dalam implementasi APU PPT.

Q4: Mengapa Direksi memiliki peran penting dalam APU PPT?
A: Karena Direksi bertanggung jawab memastikan kebijakan, prosedur, dan pengendalian APU PPT berjalan secara efektif.

Q5: Apa peran Komisaris dalam pengawasan APU PPT?
A: Komisaris berperan mengawasi pelaksanaan program APU PPT serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Q6: Apakah pelatihan ini membahas regulasi terbaru APU PPT?
A: Ya, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai ketentuan dan kebijakan terbaru yang relevan bagi BPR.

Q7: Apakah materi mencakup manajemen risiko pencucian uang?
A: Ya, termasuk identifikasi, penilaian, dan pengawasan risiko berbasis pendekatan risiko (Risk-Based Approach).

Q8: Berapa lama durasi pelaksanaan bimtek?
A: Umumnya berlangsung selama 2–3 hari sesuai kebutuhan dan ruang lingkup materi.

Q9: Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
A: Ya, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan akan memperoleh sertifikat resmi.

Q10: Apakah materi dapat diterapkan langsung di BPR?
A: Ya, materi dirancang secara praktis untuk mendukung pengawasan dan penguatan kepatuhan di lingkungan BPR.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerinta Pada Bimtek Peran Direksi dan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT BPR 2026