Info Bimtek Penerapan Dan Perhitungan TKDN Pada Pengadaan Jasa konstruksi 2024

Info Bimtek Penerapan Dan Perhitungan TKDN Pada Pengadaan Jasa konstruksi 2024

Dengan Hormat

Peraturan Presiden Republik Indonesia melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2022 telah mengingatkan pentingnya P3DN dan TKDN sebagai salah satu komponen pengungkit keberhasilan bangsa, selanjutnya seluruh kinerja Kementerian Lembaga diwajibkan untuk dapat mengukur kinerja satuannnya dari bagaimana kita mampu menggunakan anggaran yang berorientasi pada peningkatan PD3N dan TKDN pada tugas dan fungsi yang diemban Kementerian/Lembaga Menteri PUPR telah menerbitkan Keputusan No. 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa Konstruksi (Kepmen 602/2023), yang berlaku sejak 5 Juni 2023. Berikut ini perhitungan untuk setiap sektornya:

1. TKDN Sumber Daya Air: Pemerintah menetapkan ketentuan minimum  25-80% untuk pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan sumber daya air.
2. TKDN Bina Marga: Pekerjaan-pekerjaan konstruksi di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga kini harus memenuhi ketentuan TKDN minimum 65-70%.
3. TKDN Cipta Karya: Bagi pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, diberlakukan ketentuan TKDN minimum 30-85%.
4. TKDN Perumahan: Setiap pekerjaan konstruksi untuk pembangunan rumah susun, harus mematuhi ketentuan minimum TKDN 45%. Sementara itu TKDN bagi pembangunan rumah khusus, diberlakukan sebesar 55%.
5. Jasa Konsultasi: Semua jasa konsultasi yang berhubungan dengan Kementerian PUPR diwajibkan memenuhi ketentuan minimum 60%

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Pusat Dan Daerah  Terkait Pada Info Bimtek Penerapan Dan Perhitungan TKDN Pada Pengadaan Jasa konstruksi 2024