Diklat Bimbingan Teknis Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi DPRD

BIMTEK PELAYANAN PRIMA SEKRETARIAT DPRD TERHADAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN DAN TATA CARA  MENYIAPKAN DAN MENGATUR PERSIDANGAN, HUMAS, PROTOKOL, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN DAN SOSIALISASI UU. NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH ”

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
DPRD Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD Terkait. Di Tempat

Didalam mendukung Kinerja DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka sudah saatnya Sekretariat Dewan melakukan Perubahan terhadap Pelayanan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi – fungsi untuk mendukung Kinerja Dewan.

Oleh Karna itu Revormasi Pembaharuan terhadap pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD harus memiliki Legitimasi yang sesuai dengan standarisasi dan Perundang – undangan yang berlaku di dalam mendukung Stabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DPRD. Sehingga  tercipta tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau GOOD GOVERNANCE.

Dan tidak bisa di pungkiri bahwa Pelayanan Prima terhadap Pimpinan DPRD dan Anggota Dewan masih jauh dari harapan Legislatif karna lambatnya dan keterbatasan Sumber Daya Manusia di dalam manangkap dan membaca Situasi yang berkembang di Sekretariat Dewan dan dilingkungan DPRD itu sendiri.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini.