BIMTEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS KINERJA DAN AKUNTABILITAS PUBLIK 2025

BIMTEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS KINERJA DAN AKUNTABILITAS PUBLIK 2025

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ditandai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis kinerja dan mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik secara terbuka.

Melalui Bimbingan Teknis ini, para peserta dari instansi pusat maupun daerah akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah, serta integrasi sistem akuntabilitas dalam siklus manajemen pemerintahan. Pelatihan ini juga membekali peserta dengan kemampuan menyusun indikator kinerja utama (IKU), laporan kinerja (LKjIP), serta penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Publik

1.1 Meningkatkan pemahaman tentang tata kelola berbasis kinerja dan akuntabilitas publik.
1.2 Meningkatkan kemampuan dalam menyusun indikator kinerja dan laporan kinerja.
1.3 Memperkuat integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
1.4 Mendorong budaya kerja yang berorientasi hasil (result-based).
1.5 Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di instansi peserta.

Materi Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Publik

1.1 Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1.2 Kerangka Regulasi Tata Kelola Berbasis Kinerja
1.3 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
1.4 Teknik Penyusunan IKU dan LKjIP
1.5 Integrasi Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi
1.6 Strategi Peningkatan Nilai SAKIP
1.7 Audit Kinerja dan Manajemen Risiko
1.8 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan
1.9 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada BIMTEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS KINERJA DAN AKUNTABILITAS PUBLIK 2025