BIMTEK PERHITUNGAN P3DN DAN TKDN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TAHUN 2022-2023-2024

Dengan Hormat

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.Sosialisasi Program P3DN kepada stakeholder di daerah ditargetkan untuk mengawali para SKPD dalam menyusun daftar kebutuhan belanja produk dalam negeri.TKDN merupakan persentase perhitungan komponen produksi dari jasa, barang maupun campuran keduanya yang prosedur pembuatannya dilaksanakan dalam negeri. Melihat dari dasar hukumnya, sulit bagi produsen atau penyedia jasa untuk menghindar dari TKDN.

Dasar Perhitungan TKDN

1. Berdasarkan Biaya Produksi

Ada banyak sekali dasar perhitungan TKDN yang perlu Anda pelajari ketika bermaksud menghitung TKDN dengan benar dan jelas. Dasar perhitungan pertama yakni biaya produksi. Biaya produksi ini mengacu pada modal yang Anda keluarkan selama memproduksi suatu barang.

Ada tiga komponen yang termasuk pada biaya produksi meliputi:

• Biaya Material Langsung

Merupakan biaya yang perusahaan butuhkan untuk membeli bahan material sebagai bahan baku pembuatan barang. Semakin besar skala perusahaan memproduksi barang makin tinggi juga biaya material yang dikeluarkan.

• Biaya Tenaga Kerja Langsung

Merupakan biaya yang merujuk pada pembayaran jasa tenaga kerja yang bekerja langsung memproduksi barang. Sama seperti biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah karyawan.

• Biaya Tidak Langsung Pabrik

Dan urutan terakhir ada biaya tidak langsung pabrik yakni beban biaya di luar dari biaya bahan material serta biaya tenaga kerja.

2. Berdasarkan Kriteria

Selain memperhitungkan TKDN berdasarkan pada biaya produksinya Anda juga wajib memperkirakan kriteria.  Apakah material yang Anda gunakan berasal dari Indonesia atau luar negeri?

Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada BIMTEK PERHITUNGAN P3DN DAN TKDN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TAHUN 2022-2023-2024

REGULASI P3DN DAN TKDN

http://tkdn.kemenperin.go.id/regulasi.php