Bimtek Perhitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan ( Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 Dan Permen PANRB No 1 Tahun 2023 )

Dengan Hormat

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 30 ayat (3), Pasal 37 ayat (7), Pasal 39 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.Peraturan Menteri PANRB No. 1/2023 merupakan penyempurnaan PermenPANRB No. 13/2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terdapat beberapa pokok perubahan yang ada dalam aturan teranyar ini.  Diungkapkan, kondisi saat ini tergambar bahwa tugas JF lebih fokus pada pemenuhan angka kredit. Melalui aturan terbaru ini, Pejabat Fungsional akan difokuskan pada Capaian Kinerja Organisasi, bukan fokus pada capaian angka kredit.

Perhitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan ( Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 Dan Permen PANRB No 1 Tahun 2023 )

Penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan semula (disebut angka kredit konvesional), dilaksanakan mengacu Permenpan di masing-masing JFK dan diakumulasikan dalam setiap jenjang jabatan dan tugas jabatan. Angka kredit (AK) tersebut terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang.Dalam pembaruan penilaian angka kredit saat ini digunakan metode integrasi. Dalam penilaian angka kredit terbaru dilakukan dengan fokus kepada tugas jabatan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Dengan demikian, unsur-unsur yang selama ini terpecah-pecah di beberapa entitas akan digabung ke dalam satu tugas jabatan. Tugas jabatan menjadi unsur satu-satunya (dipakai 100%) untuk kenaikan pangkat. Terdapat syarat-syarat dalam pengembangan profesi untuk kenaikan jenjang yaitu pada kenaikan jenjang penyelia ke jenjang ahli madya dan ke jenjang ahli utama.

Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah  Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Pusat Dan Daerah  Terkait Pada Bimtek Perhitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan ( Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 Dan Permen PANRB No 1 Tahun 2023 )