Bimtek Penerapan Sistem Aplikasi SIPD Dalam Pelaksanaan Dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah Yang Terintegrasi

Dengan Hormat

Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 

Materi Bimtek Penerapan Sistem Aplikasi SIPD Dalam Pelaksanaan Dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah Yang Terintegrasi

Informasi Keuangan Daerah (Sikeuda), yang berisi:

• informasi perencanaan anggaran daerah
• informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
• informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
• informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
• informasi BMD
• informasi keuangan daerah lainnya

Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik. Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1. Pelaksanaan DPA-SKPD
2. Pelaksanaan anggaran kas dan SPD
3. Pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah
4. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan
5. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja
6. Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan

Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan. Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan SAL
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik. Tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis eletronik meliputi:

1. rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya
2. rancanan Perkada tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya

Dokumentasi Bimtek SIPD 

Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Bimtek Penerapan Sistem Aplikasi SIPD Dalam Pelaksanaan Dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah Yang Terintegrasi