Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Piutang BLU Perguruan Tinggi 2024-2025

Dengan Hormat

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan

PENGELOLAAN PIUTANG BLU PERGURUAN TINGGI

Dalam pengelolaan keuangan, BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya, yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Piutang BLU dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.Menteri keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum yang mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2009. Peraturan ini mengatur mengenai penghapusan piutang Badan Layanan Umum (BLU) secara bersyarat. Apabila piutang BLU tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan maksimal, maka BLU akan menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara. Selanjutnya PUPN akan mengurusi penagihan piutang BLU tersebut sampai lunas, selesai atau optimal dan dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Piutang yang dinyatakan sebagai PSBDT akan dihapus secara bersyarat oleh PUPN dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan. Penghapusan ini menghapuskan piutang BLU dari pembukuan BLU namun tidak menghapuskan hak tagih negara.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah  Terkait Pada Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Piutang BLU Perguruan Tinggi 2024-2025