Bimtek Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Kesehatan 2024 -2025

Dengan Hormat

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59/2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pengelola program dan bagian Perencanaan Dinas Kesehatan

Tahapan Penerapan SPM  sesuaI PASAL 4 – 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

• Pengumpulan Data
• Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
• Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
• Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

• Strategi yang dapat ditempuh dalam pencapaian SPM Kesehatan berupa :

  1. Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.
  2. Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah
  3. Melakukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
  4. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
  5. Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Pusat Dan Daerah  Terkait Pada Bimtek Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Kesehatan 2024 -2025