Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kelurahan Pasca Permendagri No 130 Tahun 2018

Mekanisme Alokasi Anggaran

Dalam mekanisme penganggarannya pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan.

Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, yang dialokasikan untuk: daerah kota yang tidak memiliki desa dan kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa.Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusis, ditambah DAU Tambahan. Sedangkan anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai sumber pendanaan masing-masing kegiatan. RKA Kecamatan disusun oleh camat atas usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rangkuman Permendagri Nomor 130 Tahun 2018
Ditegaskan dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 bahwa:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi:

a) jaringan air minum;
b) drainase dan selokan;
c) tempat pengumpulan sampah dan tempat pengolahan sampah;

d) sumur resapan;
e)  jaringan pengelolaan air Iimbah domestik skala pemukiman;
f) alat pemadam api ringan;
g) pompa kebakaran portabel;
h) penerangan Lingkungan pemukiman; dan/atau
i) sarana prasarana Iingkungann pemukiman lainnya

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi meliputi: a) jalan pemukiman;
b) jalan poros Kelurahan;
c) sarana prasarana transportasi Iainnya.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan meliputi:
a) mandi. cuci, kakus untuk umum/komunal;
b) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
c) sarana prasarana keachatan Iainnya.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
a) taman bacaan maayarakat,
b) bangunan pendidikan anak usia dini,
c) wahana permainan anak usia dini,
d) sarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pelaksanaan Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kelurahan

Kepala daerah menetepkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Lurah selaku KPA memiliki tugas untuk menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di kelurahan.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan memiliki tugas sebagai berikut.

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
6. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA. Verifikasi tersebut meliputi:

• Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
• Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
• Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
• Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini