Bimtek Kepegawaian 2019 Dan Materi Bimtek Kepegawaian 2019

BIMTEK DIKLAT KEPEGAWAIAN

Kepada Yth.

• Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia.
• Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
• (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
• Cq. KTU, Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, Bag. Kepegawaian/Organisasi dan Bagian Umum
• Di Tempat

Dengan hormat,

Pemerintah pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah produk hukum yang berhubungan dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Produk hukum ini adalah penjabaran dari Pasal-pasal yang ada pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Seperti halnya dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yang memuat banyak idiom-idiom baru dalam tata kelola pegawai negeri sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017 juga menunjukkan beberapa perubahan yang signifikan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dengan terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2017, maka sudah ada dua PP pendukung UU nomor 5 Tahun 2014, yakni PP Nomor 70 Tahun 2015 mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN, serta PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Adapaun isi keseluruhan dari PP Manajemen PNS adalah sebagai berikut:

• Bab I merupakan ketentuan umum PP Manajemen PNS;
• Bab 2 mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS;
• Bab 3 mengatur pengadaan PNS;
• Bab 4 mengatur tentang pangkat dan jabatan PNS;
• Bab 5 mengatur tentang manajemen karier PNS, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi;
• Bab 6 mengatur tentang penilaian kinerja dan disiplin PNS;
• Bab 7 mengatur tentang penghargaan PNS;
• Bab 8 mengatur tentang pemberhentian PNS;
• Bab 9 mengatur tentang penggajian tunjangan dan fasilitas PNS;
• Bab 10 mengatur tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS;
• Bab 11 mengatur tentang perlindungan PNS;
• Bab 12 mengatur tentang cuti PNS;
• Bab 13 mengatur tentang ketentuan lain-lain;
• Bab 14 ketentuan peralihan;
• Bab 15 ketentuan penutup.

Beberapa materi bimtek atau diklat kepegawaian, para calon peserta bimtek dapat menentukan pilihan materi Diklat Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.

Berikut Beberapa materi bimtek bidang kepegawaian :

1. Bimtek Kepegawaian Standar Pelayanan Penggajian/Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil ( PNS );
2. Bimtek Kepegawaian Manajemen Konflik dan Krisis ( Conflict and Crisis Management ) bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah;
3. Bimtek Kepegawaian Keterampilan Negosiasi bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah;
4. Bimtek Kepegawaian Tekink atau Keterampilan Komunikasi dan Membina Hubungan Interpersonal (Communication dan Interpersonal Skills) Bagi Aparatur Penyidik PNS Pemerintah Daerah;
5. Bimtek Kepegawaian Perhitungan Angka Kredit Guru berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 16 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 serta Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Guru;
6. Bimtek Kepegawaian Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bagi Pemerintah Daerah;
7. Bimtek Kepegawaian Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek vital;
8. Bimtek Kepegawaian Profesionalisme Aparatur Pemerintah & Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
9. Bimtek Teknik atau Keterampilan Komunikasi dan Membina Hubungan Interpersonal (Communication dan Interpersonal Skills) Bagi Aparatur Penyidik PNS Pemerintah Daerah;
10. Bimtek Perhitungan Angka Kredit Guru berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 16 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 serta Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Guru;
11. Bimtek Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bagi Pemerintah Daerah;
12. Bimtek Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek vital;
13. Bimtek Profesionalisme Aparatur Pemerintah & Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
14. Bimtek Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik;
15. Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Angka Kredit P2UPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
16. Bimtek Tata Cara Perjalanan Dinas Bagi Apratur Sipil Negara Sesuai PMK Nomor 113/PMK 05/2012 dan PMK Nomor 190/PMK 05/2012;
17. Bimtek Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
18. Bimtek Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
19. Bimtek Mekanisme Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah,
20. Bimtek Pelatihan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia;
21. Bimtek Implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Petunjuk Teknis PP Nomor 46/2011 dan Perka BKN Nomor 1/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil serta Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Sosial Kultural;
22. BPSDM Selenggarakan Penyusunan Bahan Ajar Diklat Training of Trainers (TOT) Penilaian Prestasi Kerja;
23. Bimtek Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabaran Serta Manajemen penilaian Kinerja Individu/PNS sebagai Penilaian Akumulasi Kerja OPD/Lembaga/Instansi;
24. Bimtek Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara guna Membentuk Pemerintahan Kelas Dunia dengan Disiplin dan Pelaksanaan Grand Design Reformasi Biokrasi;
25. Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS  berdasarkan  Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018;
26. Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai PerMENPAN & RB Nomor 38 Tahun 2017;
27. Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil (ASN) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017
28. Bimtek Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU Nomor 5 Tahun 2014;
29. Bimtek Evaluasi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
30. Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil;
31. Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS;
32. Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
33. Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
34. Bimtek Mekanisme dan Tata Cara Mutasi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah;
35. Bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
36. Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil;
37. Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Penyusunan Kinerja Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan Dan Pengukuran Beban Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
38. Bimtek Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Guna Membentuk Pemerintahan Kelas Dunia Dengan Disiplin dan Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kepegawaian Secara Menyeluruh Berdasarkan PerMENPAN & RB Nomor 81 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2014;
39. Bimtek Pedoman Penyusunan Standar Operasionla Prosedur (SOP) Administasi Pemerintahan;
40. Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan;
41. Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun;

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembangunan Daerah ( Link_ Pemda ) DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI  RI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016,DITJEN PAJAK NPWP No.76.390.594.035.000  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini