BIMTEK DIKLAT TATA CARA PENGAMANAN TAMU VIP / VVIP PEMERINTAH DAERAH BAGI HUMAS PROTOKOL PEMDA DAN DPRD

BIMTEK DIKLAT TATA CARA PENGAMANAN TAMU VIP / VVIP PEMERINTAH DAERAH BAGI HUMAS PROTOKOL PEMDA DAN DPRD

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD Terkait. Di Tempat

Deskripsi

Keamanan dan Pengamanan adalah suatu Kegiatan yang bersifat Dinamis dan pada prinsipnya dilaksanakan untuk mencapai Kenyamanan dan diperoleh produktifitas kerja yang maksimal, mengingat tanpa adanya Keamanan yang baik, pelaksanaan aktifitas Perusahaan untuk mencapai Produktifitas mustahil akan bisa dicapai. Termasuk didalamnya pengamanan terhadap tamu pernting perusahan, seperti dari kementrian, Pimpinan Daerah, bahkan RI-1 RI-2 atau orang berstatus VIP lainnya. Tugas ini merupakan tantangan serius bagi penyedia jasa pengawalan VIP. Pengawal bersenjata api tidak sepenuhnya menjamin keselamatan nyawa orang yang dilindunginya. Hal ini dikarenakan perlindungan terbaik justru dilakukan dengan mewaspadai lingkungan sekitar lokasi untuk mendeteksi kemungkinan adanya aktivitas mencurigakan yang membahayakan tugas pengawalan.

Tujuan Kegiatan

Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan para peserta dapat:Untuk memberikan bekal Pelaksanaan Teknis, langkah dan aksi yang harus dilaksanakan oleh Petugas Keamanan di lingkungan Perusahaan Pengguna Jasa  dalam mengemban tugasnya sebagai unsur Satuan Pengamanan Khusus Perusahaan, khusunya dalam memberikan rasa aman kepada tamu penting perusahaan.

Materi  Pelatihan Pengamanan VIP/ VVIP

1. Pendahuluan
   1. Dasar Hukum Pengamanan
   2. Latar belakang
   3. Maksud dan tujuan
   4. Ruang Lingkup VIP dan VVIP
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satuan Pengamanan
3. Jenis dan Kategori VIP dan VVIP
4. Kerangka Prosedur
5. Standar Pelayanan
6. Persyaratan Administratif / Teknis
7. Sarana dan Prasara Pelayanan / Peralatan dan Kelengkapan
8. Taktik Menghadapi Berbagai Ancaman
9. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan
10. Perlindungan VIP dalam situasi formal dan penyamaran

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini.