Bimtek Diklat Konsep Dasar Pembentukan BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD

Bimtek Diklat Konsep Dasar Pembentukan BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, RSUD, Kantor dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara, TU & SKPD terkait.
Di Tempat

Konsep dasar pembentukan Badan layanan umum adalah terjadinya perubahan paradigma pada instansi pemerintahan di Indonesia. Paradigma baru ini telah membawa perubahan pola pikir di kalangan pemerintah untuk beralih menggunakan konsep enterprising goverman yang diberbagai Negara telah berhasil dikembangkan. Pola baru ini menawarkan pengelolaan yang lebih efesien, profesionalitas, akuntabel, dan trasparan dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja (modern).

Tuntutan masyarakat kepada pelayanan publik yang baik kian meningkat dan mengharuskan pemerintah untuk menanggapi tuntutan masyarakat tersebut. Berawal dengan adanya tuntutan dari masyarakat, pemerintah akhirnya merumuskan pola baru untuk pengelolaan Satker Pemerintah. Pengelolaan baru ini berupa perubahan paradigma lama menjadi enterprising government dengan mengedepankan produktivitas, efisien dan efektivitas. Diharapkan dengan adanya perubahan paradigma baru maka kinerja pelayanan untuk masyarakat dapat meningkat.

Enterprising government (memwirausahakan Pemerintah) pada dasarnya adalah meniru cara berpikir seorang wirausaha untuk dapat membaca peluang bisnis yang sehat demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan praktik bisnis yang sehat di Satker Pemerintahan akan menjadi sumber pendanaan baru, di mana selama ini Satker Pemerintah masih seutuhnya bergantung terhadap dana Negara atau pun Daerah. Sumber dana yang baru ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini di dalam BLU/BLUD disebut sebagai fleksibilitas Pengelolaan BLU/BLUD.

Perubahan paradigma ini membuat pemerintah menggulirkan peraturan baru sejak akhir tahun 2003, dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan Negara yang, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Keuangan negara. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan jalan pada instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan fleksibel dengan mengutamakan produtivitas, efisien dan efektivitas. pengelolaan dengan metode baru ini dikenal dengan satuan kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU/BLUD).

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, MEDIA PENDIDIKAN LINK PEMDA DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI  RI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016 SKT KEMENTRIAN KEUANGAN RI S- 24332KT/WPJ.22/KP.1303/2016 ,mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini.