Bimtek / Bimbingan Teknis Pedoman Penyusunan APBD 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018

Bimtek / Bimbingan Teknis Pedoman Penyusunan APBD 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD Terkait. Di Tempat

Dengan Hormat

Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi :

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah
2. prinsip penyusunan APBD
3. kebijakan penyusunan APBD
4. teknis penyusunan APBD
5. hal khusus lainnyaTerkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah, maka terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 antara lain

• Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
• Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
• Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
• Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan
• Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini.