Bimtek APIP Pengawasan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

BIMTEK PENGUATAN KAPASITAS APIP PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, RSUD, Kantor dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara, TU & SKPD terkait.
Di Tempat

Dengan Hormat,

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 116 Pasal 116, Kementerian/ Lembaga/ Institusi dan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), termasuk pengawasan mengenai pelaksanaan swakelola dan penggunaan produksi dalam negeri agar lebih efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan antara lain membuat sistem pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa termasuk menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit pengadaan barang/jasa. Ketentuan mengenai tugas APIP diatur dalam pasal 1 butir 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, bahwa APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (K/L/D/I).

Sejalan dengan ketentuan pasal 47 dan 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa APIP harus melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Lebih lanjut lagi, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat daerah merupakan lembaga penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Banyak hal dapat dicapai apabila institusi ini mampu menjalankan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan. Keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai sangat penting karena mampu mendeteksi dan memberikan koreksi terhadap penyimpangan pengadaan sejak awal.  APIP sudah harus mengawal dalam perencaaan, pengadaan, persiapan, pelaksanaan hingga penyerahan pekerjaan dalam Pengandaan barang jasa pemerintah. Untuk itu, APIP dituntut agar paham mengenai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemerintah daerah di semua tingkatan menjadi cerminan bagaimana tampilan pemerintah Indonesia di bawah naungan NKRI. Itu sebabnya mengapa inspektorat daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berbagai bentuk penyelewengan bukan hanya dapat diantisipasi, melainkan juga dapat diselesaikan di daerah, terutama melalui peran maksimal inspektorat daerah. Berbagai persoalan dan temuan serta laporan kepada inspektorat dapat diselesaikan dengan baik bukan hanya bersifat solutif, melainkan juga memunculkan efek jera.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP sebagai lembaga yang ditugaskan melakukan pembinaan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance), telah menyediakan pedoman audit pengadaan barang/jasa dengan judul “Manual Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa” sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APIP. Tujuan dari proses audit ini adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil laporan audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara nasional untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Guna mewujudkan pemerintahan yang baik lembaga pengawasan selayaknya memainkan peran aktifnya dalam menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan tuntutan masyarakat. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan perannya. Dengan asas tersebut , dapat diketahui masih banyak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyebabkan kerugian negara dan daerah.

Di samping itu pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan 6 pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah. Pengendalian intern tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pada Pasal 3 ditentukan bahwa SPIP terdiri atas unsur : a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian resiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi.

Dari berbagai sumber dapat penulis sarankan langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk penguatan peran APIP khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah

1. Peningkatan kompetensi APIP di Bidang Pengadaan Barang Jasa baik sertifikasi dasar maupun peningkatan pada pemahaman lanjutan, karena disinyalir bahwa Apip banyak yang belum lulus sertifikasi pengadaan barang jasa pemerintah
2. APIP harus mempunyai dukungan emosi yang dekat, berdampingan dan bersama-sama dengan Obrik dalam melancarkan program pembangunan.
3. APIP harus memerankan diri tidak hanya sebagai Pengawas tetapi juga harus bisa sebagai tempat konsultasi, teman diskusi dalam berbagai hal serta sebagai penjamin mutu (Quality assurance). Sebagai probity adviser, inspektorat dapat mengawal dan melakukan audit sepanjang proses pengadaan berlangsung dari awal perencanaan hingga serah terima barang.
4. Patut dipertimbangkan agar inspektorat memiliki kewenangan eksekusi yang jelas. Kewenangan eksekusi temuannya tidak dikembalikan kepada kepala daerah.
5. Mendorong peran dan fungsi APIP dalam Prevent, Deter dan Detect sebagai Early Warning System atas proses pengadaan barang dan jasa; serta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan/terbuka, dan akuntabel/dapat dipertanggung jawabkan.
6. Peningkatan anggaran pengawasan yang selama ini sangat minim
7. Menempatkan Posisi APIP di luar lingkaran kekuasaan.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, MEDIA PENDIDIKAN LINK PEMDA DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016 SKT KEMENTRIAN KEUANGAN RI S- 24332KT/WPJ.22/KP.1303/2016 ,mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini.