Materi Bimtek
Training Pengelolaan Dana Pensiun dan Kewajiban Aktuaria Pemerintah Daerah 2025
Training Pengelolaan Dana Pensiun dan Kewajiban Aktuaria Pemerintah Daerah 2025
Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari konsep dasar dan lanjutan terkait manajemen investasi dana pensiun, strategi pembiayaan kewajiban jangka panjang, serta metode perhitungan liabilitas aktuaria (actuarial liability) sesuai dengan standar pelaporan keuangan pemerintah. Pelatihan ini sangat relevan bagi pejabat pengelola keuangan, auditor, staf BPKAD, dan aktuaris yang terlibat dalam perencanaan keuangan daerah.
Tujuan Training Pengelolaan Dana Pensiun dan Kewajiban Aktuaria Pemerintah Daerah 2025
1.1 Mendorong penerapan kebijakan pengelolaan risiko dan perencanaan fiskal jangka panjang berbasis aktuaria.
1.2 Membekali peserta dengan kemampuan menghitung dan menganalisis kewajiban aktuaria sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
1.3 Mengembangkan kompetensi dalam menyusun strategi pendanaan dan investasi dana pensiun yang berkelanjutan.
1.4 Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Manfaat Training Pengelolaan Dana Pensiun dan Kewajiban Aktuaria Pemerintah Daerah 2025
1.1 Peserta mampu memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan dana pensiun dan kewajiban aktuaria.
1.2 Mendukung optimalisasi pengelolaan dana pensiun untuk kesejahteraan aparatur daerah.
1.3 Meningkatkan kemampuan analisis risiko dan proyeksi keuangan jangka panjang.
1.4 Memperkuat penerapan tata kelola keuangan daerah berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas.
5. Menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan keuangan daerah yang berkelanjutan.
Materi Training Pengelolaan Dana Pensiun dan Kewajiban Aktuaria Pemerintah Daerah 2025
1.1 Konsep dan Prinsip Dasar Dana Pensiun Pemerintah Daerah.
1.2 Kerangka Hukum dan Regulasi Pengelolaan Dana Pensiun.
1.3 Dasar-Dasar Perhitungan Kewajiban Aktuaria (Actuarial Liability).
1.4 Strategi Pendanaan dan Pembiayaan Kewajiban Jangka Panjang.
1.5 Manajemen Investasi Dana Pensiun.
1.6 Analisis Risiko dan Ketahanan Fiskal Daerah.
1.7 Penggunaan Software dan Excel dalam Perhitungan Aktuaria.
1.8 Penerapan PSAK dan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah.
1.9 Studi Kasus Pengelolaan Dana Pensiun Daerah.
Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah Pada Training Pengelolaan Dana Pensiun dan Kewajiban Aktuaria Pemerintah Daerah 2025