Materi Bimtek
BIMTEK TKDN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2022/2023
BIMTEK TKDN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2022/2023
Dengan Hormat
Optimalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional.“Dalam rangka menguatkan stuktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, nilai TKDN rata-rata ditargetkan mencapai sebesar 43,3% pada tahun 2020 dan naik menjadi 50% pada tahun 2024 seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terlah diatur di Peraturan Presiden No. 12 Tahun 202, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018), untuk BUMN telah diatur didalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, sehingga urgensi penerapan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa sangat penting untuk segera dilaksanakan.Pada 25 Februari 2022, Menteri Dalam Negeri Bersama Kepala LKPP juga telah mengeluarkan SEB No. 1 Tahun 2022 pada 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang artinya mempertegas Tujuan Pemerintah dan sesuai dengan arahan Presiden untuk mempercepat penggunaan Produk Dalam Negeri.Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga merupakan objek audit pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan BPKP 3/2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Mengingat pentingnya berbagai hal tersebut untuk segera diterapkan, maka segenap unsur di Pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Layanan UMUM, dan para Vendor untuk dapat Memahami Kebijakan dan Tata Cara Penghitungan TKDN , khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa.
MATERI BIMTEK TKDN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2022/2023
1.Kebijakan dan Landasan Hukum
- Percepatan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Strategi Penerapan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa
2. Konsep Dasar TKDN
- Konsep Umum TKDN dalam Pengadaan
- Peran penting TKDN dalam Pengadaan
- Dasar Hukum Penggunaan TKDN dalam pengadaan
- Konsep Dasar Perhitungan TKDN
3. Penerapan TKDN Pada Proses Pengadaan Barang /Jasa
- a. Penerapan TKDN dalam perencanaan pengadaan
- Menentukan target TKDN yang akan diterapkan
- Metode menentukan target TKDN
- Daftar inventaris barang
- Metode dan indikator penghitungan estimasi TKDN Jasa
- Penerapan P3DN dalam Pemaketan dan Konsolidasi PBJ
- b. Penerapan TKDN dalam persiapan Pengadaan
- Metode pelaksanaan kaji ulang
- Aspek TKDN yang direview
- Tindak lanjut hasil review
- Penerapan P3DN dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK serta HPS
- Bentuk persyaratan TKDN yang harus dituangkan dalam dokumen pemilihan
- Format / indikator yang digunakan sebagai persyaratan TKDN
- Penerapan TKDN dalam pelaksanaan tender/seleksi
- Memeriksa data dukung TKDN
- Memeriksa Daftar Inventaris B/J
- Aspek TKDN yang dievaluasi
- Menghitung preferensi harga
- Menghitung Harga Evaluasi Akhir (HEA) untuk pengadaan Barang & Konstruksi (Tender Internasional)
- d. Penerapan TKDN dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan
- Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring
- Bukti dukung yang digunakan
- e. Mengevaluasi capaian TKDN dalam hasil pekerjaan
- Metode yang digunakan dalam mengevaluasi capaian TKDN
- Indikator yang digunakan dalam mengevaluasi capaian TKDN
- Bukti dukung yang digunakan
- Menghitung Bobot Biaya Manfaat (BMP)
- Tatacara Perhitungan TKDN Barang & Studi Kasus
- Tatacara Perhitungan TKDN Jasa & Gabungan Barang Jasa & Studi Kasus
- Perhitungan Sanksi
- Dasar hukum pemberian sanksi
- Penerapan Sanksi
- Metode penghitungan sanksi
Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Jadwal BIMTEK TKDN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2022/2023
