BIMTEK BARANG JASA PEMERINTAH DAERAH

Bimtek Teknis PBJP BLUD ( Pedoman Proses Pengadaan Barang Dan Jasa BLUD ) 2024 – 2025

Bimtek Teknis PBJP BLUD ( Pedoman Proses Pengadaan Barang Dan Jasa BLUD ) 2024 - 2025

Bimtek Teknis PBJP BLUD ( Pedoman Proses Pengadaan Barang Dan Jasa BLUD ) 2024 – 2025

Dengan Hormat

Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi telah resmi ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 2021. Kemudahan berusaha berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa mendasari perubahan yang dilakukan.

Adalah kabar gembira bagi dunia pengadaan barang/jasa pemerintah karena dengan ditetapkannya perpres ini diharapkan akan mampu memberikan soluasi atas beberapa kendala yang ada sekaligus membuka angin segar bagi pengadaan barang/jasa yang lebih baik ke depan. Namun demikian penetapan Perpres 12 tahun 2021 masih menyisakan persoalan terkait pengadaan barang/jasa, paling tidak pada pengaturan pengadaan barang/jasa pada Badan layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagaimana diatur pada pasal 61 peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 yang secara lengkap adalah sebagai berikut :

  • Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:
  1. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
  2. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
  3. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
  4. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan lainnya.

Materi Bimtek Teknis PBJP BLUD ( Pedoman Proses Pengadaan Barang Dan Jasa BLUD ) 2024 – 2025

  1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
  3. Perpres No.12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  4. Hubungan Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika
  5. Tahap Pengadaan Barang Dan Jasa BLUD
  6. Pengadaan Secara Elektronik BLUD

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Pusat Dan Daerah  ( BLUD ) Terkait Pada Bimtek Teknis PBJP BLUD ( Pedoman Proses Pengadaan Barang Dan Jasa BLUD ) 2024 – 2025