Bimtek SIPD/ Sistem Informasi Pemerintah Daerah -Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Dengan Hormat

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mengenai informasi pembangunan daerah seperti perencanaan pembangunan daerah dan analisis serta profil daerah, kemudian informasi keuangan daerah seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan anggaran, dan laporan/pertanggung jawaban keuangan daerah, dll tercantum dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Tujuan Implementasi SIPD/ Sistem Informasi Pemerintah Daerah

SIPD sendiri memiliki tujuan untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan, hingga pelaporan keuangan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan sistem informasi ini untuk memudahkan menyatukan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan seluruh daerah di Indonesia. Menggunakan template yang sama untuk perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan melakukan inovasi percepatan elektronifikasi transaksi untuk seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Bank Pemerintah Daerah dan Bank Negara.

Materi Bimtek SIPD/ Sistem Informasi Pemerintah Daerah -Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

• Kebijakan pengelolaan keuangan daerah sempat mengalami perubahan, dari perubahan mendasar Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 hingga perubahan struktur APBD
• Permendagri No 90 Tahun 2019  tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daera
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Praktek Input Aplikasi SIPD Kemendagri ( Mulai dari prosedur, skema, hingga alur pelaporan atau penyampaian )
• PENGATURAN KEBIJAKAN (MEMBUAT PERIODE SPD)
  (Akun Bendahara Umum Daerah)
• 1. PENGATURAN AWAL
  2. PENGISIAN DPA, RAK DAN PELIMPAHAN KEGIATAN
  3. PEMBUATAN SPD
  4. PROSES PENATAUSAHAAN GAJI (LANGSUNG)
  5. SIKLUS UP (UANG PERSEDIAAN) KUNCI REKENING
  6. SIKLUS UP (UANG PERSEDIAAN) TIDAK KUNCI REKENING
  7. SIKLUS GU (GANTI UANG)
  8. SIKLUS TU (TAMBAH UANG)
  9. SIKLUS LS NON GAJI

Dokumentasi Bimtek SIPD Sistem Informasi Pemerintah Daerah -Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

1. Dokumentasi Bimtek SIPD Bersama Peserta Pemerintah Kota Tidore

2. Dokumentasi Bimtek SIPD Bersama Peserta Pemerintah Prov Papua

3. Dokumentasi Bimtek SIPD Bersama Peserta Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan

Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Bimtek SIPD/ Sistem Informasi Pemerintah Daerah -Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

INFO JADWAL BIMTEK SIPD /SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021