BIMTEK SINKRONISASI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT 2025-2026

BIMTEK SINKRONISASI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT 2025-2026

Politik pemerintah daerah dan pusat merupakan upaya pengelolaan kekuasaan dan kebijakan publik yang saling terkait dalam sistem pemerintahan. Sinkronisasi antara keduanya penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, harmonisasi regulasi, dan efektivitas pelayanan publik. Hubungan yang serasi akan memperkuat stabilitas nasional dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara merata.

Sinkronisasi kebijakan ini merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat sistem pemerintahan, serta memastikan bahwa seluruh program pembangunan berjalan serasi dalam satu kerangka pembangunan nasional.

Manfaat Bimtek Sinkronisasi Kebijakan Politik Pemerintah Daerah dan Pusat

1.1 Meningkatkan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
1.2 Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam Perumusan Kebijakan
1.3 Mengurangi Tumpang Tindih Regulasi
1.4 Memperkuat Hubungan Kelembagaan Pusat-Daerah
1.5 Mendukung Stabilitas Politik dan Pemerintahan

Tujuan Bimtek Sinkronisasi Kebijakan Politik Pemerintahan Daerah dan Pusat

1.1 Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan politik nasional dan dampaknya terhadap kebijakan lokal.
1.2 Mendorong perumusan kebijakan daerah yang sinergis dan tidak tumpang tindih dengan regulasi pusat.
1.3 Memperkuat koordinasi vertikal dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pemerintahan.
1.4 Menjadi wadah diskusi dan penyamaan persepsi antara berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Materi Bimtek Sinkronisasi Kebijakan Politik Pemerintah Daerah dan Pusat

1.1 Kebijakan Politik Nasional 2025–2026: Arah dan Prioritas Strategis
1.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan Agenda Politik Nasional
1.3 Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Sinkronisasi
1.4 Teknik Harmonisasi dan Integrasi Kebijakan Antarpemerintah
1.5 Strategi Komunikasi Politik antara Pemerintah Pusat dan Daerah
1.6 Kelembagaan dan Mekanisme Koordinasi Vertikal
1.7 Penguatan Otonomi Daerah dalam Koridor Kebijakan Nasional
1.8 Analisis Kasus Disharmoni dan Penyelesaiannya
1.9 Simulasi Penyusunan Kebijakan Sinkron antara Pusat dan Daerah

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada BIMTEK SINKRONISASI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT 2025-2026