Bimtek Reviu RPJMD Dan Renstra OPD/ SKPD

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
Di Tempat

Sesuai ketentuan  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Angganan Daerah Tahunan  dan Program Kerja Pengawasan Tahun 2019   tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2019 yang antara lain menegaskan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap dokumen rancangan akhir RPJMD. Pelaksanaan Reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta selaras dengan visi dan misi Presiden dalam dokumen RPJMN.

MAKSUD DAN TUJUAN REVIU  RPJMD Dan RENSTRA OPD/ SKPD 

Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan   yaitu   RKPD   (dokumen   pelaksanaan   atau   penjabaran   dari RPJMD) dan Renja-SKPD dan reviu dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-SKPD oleh APIP   yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen perencanaan   dan   penganggaran   telah   disusun   berdasarkan   kaidah- kaidah yang ditetapkan, dalam upaya membantu Bupati  untuk menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern,  penetapan  risiko  pengendalian,  pengujian  atas dokumen  sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan  bahan  bukti  yang  menguatkan melalui  inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

TATA CARA REVIU  

Pelaksanaan  kegiatan  reviu  dokumen  rencana  pembangunan  (RKPD dan Renja-SKPD) dan anggaran tahunan daerah (KUA, PPAS dan RKA-SKPD) oleh APIP   tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diatur dalam PERMENDAGRI  Nomor  86  Tahun  2017 dan  PERMENDAGRI  Nomor  10 Tahun 2018

Untuk  itu,  pelaksanaan  reviu  perencanaan  dan  penganggaran  oleh APIP   dilaksanakan secara paralel dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik  masing-masing  pemerintahan  daerah  dengan  tetap berpedoman   pada   ketentuan   kedua   peraturan   menteri   tersebut.Kegiatan reviu dilaksanakan secara objektif oleh APIP   dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar APIP  yang tergabung dalam Tim melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengompromikan kualitas. Pelaksanaan reviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi para pereviu yang akan ditugaskan, secara kolektif Tim Reviu harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:

1. menguasai tahapan dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. menguasai tata cara penganggaran daerah;
3. menguasai Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah/SKPD yang diteliti;
5. menguasai teknik komunikasi; dan
6. memahami analisis basis data

Agar pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah lebih terarah dan tepat sasaran, maka Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan dengan jadwal siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah,  meliputi :

1. tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu.
2. tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah.
3. tahap  pelaporan  hasil  reviu,  mencakup  kegiatan  penyusunan  Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).

Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Bimtek Reviu RPJMD Dan Reviu Renstra SKPD / OPD