Bimtek Penyusunan Struktur Prioritas Belanja Daerah pada Dokumen KUA–PPAS

Bimtek Penyusunan Struktur Prioritas Belanja Daerah pada Dokumen KUA–PPAS

Bimtek Penyusunan Struktur Prioritas Belanja Daerah pada Dokumen KUA–PPAS merupakan kegiatan pelatihan strategis yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran secara efektif, terukur, dan berorientasi hasil. Penyusunan KUA–PPAS memiliki peran utama dalam memastikan konsistensi antara visi pembangunan daerah, prioritas program, dan alokasi belanja pada rancangan APBD.

Tujuan Bimtek Penyusunan Struktur Prioritas Belanja Daerah pada Dokumen KUA–PPAS

1.1 Memperkuat kemampuan perangkat daerah dalam menyusun struktur prioritas belanja berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah.
1.2 Mengoptimalkan keterkaitan RPJMD, RKPD, dan KUA–PPAS dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.
1.3 Mengarahkan penyusunan alokasi belanja agar efektif, efisien, serta sesuai prinsip money follow program dan kemampuan fiskal daerah.
1.4 Mendukung proses pembahasan TAPD–DPRD melalui struktur belanja yang akurat, rasional, dan berbasis kinerja.
1.5 Meningkatkan kualitas implementasi SIPD–RI dalam penyusunan struktur prioritas belanja pada KUA–PPAS.

Manfaat Bimtek Penyusunan Struktur Prioritas Belanja Daerah pada Dokumen KUA–PPAS

1.1 Terwujudnya dokumen KUA–PPAS yang fokus pada outcome dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
1.2 Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran sehingga risiko belanja tidak tepat sasaran dapat diminimalkan.
1.3 Tersusunnya struktur belanja daerah yang memenuhi kebutuhan wajib, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik.
1.4 Tersedianya metode analisis dan pemetaan prioritas tematik, sektoral, dan kewilayahan untuk menentukan prioritas belanja.
1.5 Meningkatnya efisiensi pembahasan KUA–PPAS antara TAPD dan DPRD melalui kejelasan struktur belanja dan indikator kinerja.

Materi Bimtek Penyusunan Struktur Prioritas Belanja Daerah pada Dokumen KUA–PPAS

1.1 Kebijakan dan landasan hukum penyusunan KUA–PPAS dan prioritas belanja daerah.
1.2 Integrasi RPJMD, RKPD, KUA–PPAS dan SIPD–RI dalam penyusunan struktur belanja.
1.3 Analisis kebutuhan belanja dan klasifikasi belanja wajib, pilihan, operasi, modal, dan pembiayaan.
1.4 Penyusunan indikator kinerja program dan subkegiatan berbasis prioritas pembangunan.
1.5 Metode penajaman prioritas tematik, sektoral, dan kewilayahan untuk KUA–PPAS.
1.6 Penyusunan struktur belanja daerah untuk efisiensi APBD dan pencegahan overbudgeting dan underbudgeting.
1.7 Strategi alokasi belanja untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
1.8 Teknik asistensi dan negosiasi TAPD–DPRD dalam pembahasan prioritas belanja daerah.
1.9 Implementasi SIPD–RI dalam penyusunan dan penginputan struktur prioritas belanja.
1.10 Studi kasus penyusunan struktur prioritas belanja daerah dan praktik terbaik nasional.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada  Bimtek Penyusunan Struktur Prioritas Belanja Daerah pada Dokumen KUA–PPAS