BIMTEK PENILAIAN KINERJA DAN RISIKO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 2025-2026

BIMTEK PENILAIAN KINERJA DAN RISIKO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 2025-2026

Penilaian kinerja keuangan daerah tidak hanya dilihat dari sisi serapan anggaran, tetapi juga mencakup efektivitas, efisiensi, dan dampak penggunaan APBD terhadap capaian pembangunan. Sementara itu, manajemen risiko fiskal menjadi krusial dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan pusat, dan potensi gagal bayar daerah.

Tujuan Bimtek Penilaian Kinerja dan Risiko Keuangan Pemerintah Daerah

1.1 Meningkatkan pemahaman mengenai konsep dan indikator penilaian kinerja keuangan daerah.
1.2 Mengembangkan kemampuan dalam menyusun dan membaca laporan analisis kinerja keuangan daerah (AKKD).
1.3 Memperkuat penerapan manajemen risiko fiskal di lingkungan pemerintah daerah.
1.4 Mendorong penggunaan data dan sistem informasi untuk mendukung evaluasi kinerja keuangan yang objektif dan terukur.
1.5 Meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap risiko fiskal seperti ketergantungan pada dana transfer, potensi gagal bayar, dan inefisiensi anggaran.
1.6 Mendukung terciptanya pengambilan kebijakan fiskal daerah yang berbasis pada data dan analisis risiko.
1.7 Memfasilitasi integrasi antara penilaian kinerja, audit internal, dan pengendalian keuangan daerah.
1.8 Menyediakan pedoman teknis dan studi kasus untuk implementasi pengelolaan risiko fiskal daerah.

Materi Bimtek Penilaian Kinerja dan Risiko Keuangan Pemerintah Daerah

1.1 Kebijakan Nasional Penilaian Kinerja Keuangan Daerah
1.2 Indikator Kinerja Fiskal: Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan dan Kemandirian Keuangan
1.3 Penyusunan Laporan Analisis Kinerja Keuangan Daerah (AKKD)
1.4 Dasar Hukum dan Kerangka Manajemen Risiko Fiskal Daerah
1.5 Identifikasi Risiko Keuangan: Pendapatan, Belanja, Pembiayaan
1.6 Strategi Mitigasi dan Rencana Kontinjensi Risiko Keuangan
1.7 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Risiko Keuangan
1.8 Studi Kasus Daerah dengan Risiko Fiskal Tinggi
1.9 Pemanfaatan Hasil Evaluasi untuk Perbaikan Kebijakan Anggaran

BIMTEK PENILAIAN KINERJA DAN RISIKO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 2025-2026

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada BIMTEK PENILAIAN KINERJA DAN RISIKO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 2025-2026