Bimtek penguatan kapasitas aparatur DPPKAD dalam akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2025

Bimtek penguatan kapasitas aparatur DPPKAD dalam akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2025

Bimtek ini akan membahas secara komprehensif mulai dari strategi akuntabilitas keuangan, manajemen pelaporan berbasis teknologi informasi, penyusunan laporan realisasi anggaran, hingga mekanisme inventarisasi, penilaian, dan pelaporan aset daerah. Dengan pendekatan praktis, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya langsung dalam lingkungan kerja masing-masing.

Tujuan Bimtek penguatan kapasitas aparatur DPPKAD dalam akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2025

1.1 Meningkatkan pemahaman aparatur DPPKAD terkait regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
1.2 Meningkatkan keterampilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.
1.3 Mendukung terciptanya tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan dan profesional.
1.4 Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengantisipasi temuan audit dan risiko administrasi.

Manfaat Bimtek penguatan kapasitas aparatur DPPKAD dalam akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2025

1.1 Aparatur mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
1.2 Meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah.
1.3 Pengelolaan aset daerah menjadi lebih tertib, terarah, dan bermanfaat.
1.4 Menekan potensi permasalahan dalam audit keuangan dan aset.
1.5 Mendukung peningkatan kinerja DPPKAD dalam tata kelola keuangan daerah.

Materi Bimtek penguatan kapasitas aparatur DPPKAD dalam akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2025

1.1 Regulasi Terbaru Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
1.2 Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah.
1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.
1.4 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
1.5 Penyusunan Neraca, LO, LPE, dan CaLK.
1.6 Strategi Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah.
1.7 Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah.
1.8 Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset.
1.9 Analisis Temuan Audit dan Solusi Pencegahannya.
1.10 Best Practice Penguatan Akuntabilitas DPPKA

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek penguatan kapasitas aparatur DPPKAD dalam akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2025