BIMTEK PENGUATAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2025-2026

BIMTEK PENGUATAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2025-2026

Dalam konteks otonomi daerah dan semakin tingginya tuntutan transparansi publik, monitoring dan evaluasi menjadi alat strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Pembangunan daerah merupakan suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup secara merata. Pembangunan ini mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Materi Bimtek Penguatan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1.1 Konsep dasar monitoring dan evaluasi pembangunan
1.2 Kerangka regulasi monev (Permendagri, Bappenas, dan lainnya)
1.3 Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK)
1.4 Teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data monev
1.5 Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi
1.6 Integrasi hasil evaluasi ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran
1.7 Penerapan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi
1.8 Studi kasus dan praktik penyusunan laporan evaluasi berbasis data

Tujuan Materi Bimtek Penguatan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1.1 Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi
1.2 Meningkatkan kualitas penyusunan laporan monev yang berbasis data dan kinerja
1.3 Meningkatkan keterpaduan antara monev, perencanaan, dan penganggaran
1.4 Mendorong implementasi pengambilan keputusan berbasis hasil evaluasi

Manfaat Materi Bimtek Penguatan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1.1 Terciptanya sistem monev yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan
1.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
1.3 Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
1.4 Meningkatkan kemampuan daerah dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada BIMTEK PENGUATAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2025-2026