BIMTEK PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 2025

BIMTEK PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 2025

Dengan Hormat

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan dokumentasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Dasar Hukum Pengelolaan JDIH antara Lain Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Menteri Hukum dan hak Asahi manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

BIMTEK PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 2025

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah Daerah

• Pendirian JDIH
• Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen Hukum
• Organisasi dan Penyajian Informasi
• Pemeliharaan dan Pemutakhiran
• Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran Pengguna

Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada BIMTEK PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 2025