Bimtek Pengelolaan Dan Pertangungjawaban Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020 Bagi Pemerintah Kota / Kelurahan 

Kepada Yth,
Pemerintah Kota / Kelurahan  Se-Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Lurah, Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
Di Tempat

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Dalam mekanisme penganggarannya pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan.“Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, yang dialokasikan untuk: daerah kota yang tidak memiliki desa dan kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa,Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusis, ditambah DAU Tambahan. Sedangkan anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Bimtek Pengelolaan Dana Keluarahan Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
 PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sbgmana Telah Diubah
Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri No. 21/2011
 Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan Apbd
 Permendagri No. 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan
Pembangunan Sarpras Kelurahan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kelurahan
 Perda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Perkada Tentang Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban DanPelaporan (SISDUR)

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )/ Kelurahan Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintahan Desa Serta Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Bimtek Pengelolaan Dan Pertangungjawaban Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020 Bagi Pemerintah Kota Dan Kelurahan