Bimtek Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2025

Bimtek Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2025

Bimtek ini ditujukan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta auditor internal yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan barang/jasa. Peserta akan dilatih untuk mengidentifikasi potensi risiko, melakukan audit kepatuhan, serta menindaklanjuti hasil temuan dengan pendekatan manajemen risiko.

Tujuan Bimtek Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2025

1.1 Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip dan mekanisme pengawasan pengadaan barang dan jasa.
1.2 Membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap proses pengadaan sesuai regulasi.
1.3 Mendorong penerapan sistem pengawasan internal yang efektif, transparan, dan akuntabel.
1.4 Mengurangi potensi penyimpangan, kecurangan, dan inefisiensi dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah.

Manfaat Bimtek Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2025

1.1 Peserta mampu melaksanakan pengawasan pengadaan barang/jasa sesuai pedoman LKPP dan peraturan terbaru.
1.2 Meningkatkan kapabilitas APIP dalam mendeteksi serta menindaklanjuti potensi penyimpangan pengadaan.
1.3 Mendorong pelaksanaan pengadaan yang efisien, transparan, dan sesuai prinsip value for money.
1.4 Memperkuat koordinasi antara unit pengadaan dan pengawasan dalam penerapan SPIP.
1.5 Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

Materi Bimtek Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2025

1.1 Konsep Dasar dan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
1.2 Prinsip, Etika, dan Standar Pengawasan Pengadaan
1.3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Pedoman LKPP Terbaru
1.4 Prosedur Audit Kepatuhan dan Audit Kinerja Pengadaan
1.5 Teknik Identifikasi dan Analisis Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa
1.6 Pengawasan Pelaksanaan Kontrak dan Evaluasi Hasil Pengadaan
1.7 Integrasi Pengawasan dengan SPIP dan e-Procurement
1.8 Strategi Pencegahan Fraud dan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan
1.9 Studi Kasus Penyimpangan Pengadaan dan Penanganannya

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2025