Bimtek Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025

Bimtek Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025

Bimtek Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025 merupakan program strategis yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan peran Inspektorat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Reformasi birokrasi menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Tujuan Bimtek Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025

1.1 Meningkatkan pemahaman aparatur Inspektorat terhadap konsep dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
1.2 Membekali peserta dengan kemampuan melakukan pendampingan teknis dalam implementasi Reformasi Birokrasi yang efektif dan berkelanjutan.
1.3 Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai penggerak perubahan dan pengawas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
1.4 Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
1.5 Menyelaraskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan target nasional dan kebijakan Kementerian PANRB Tahun 2025–2026.

Manfaat Bimtek Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025

1.1 Peserta mampu menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi secara terarah dan terukur.
1.2 Meningkatkan kemampuan analisis dalam memetakan area perubahan Reformasi Birokrasi di unit kerja pemerintah.
1.3 Mendukung peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawasan berbasis kinerja dan manajemen risiko.
1.4 Menjadi acuan bagi Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara periodik.
1.5 Memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur dalam mendorong perubahan birokrasi yang berkelanjutan.

Materi Bimtek Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025

1.1 Konsep Dasar dan Pilar Reformasi Birokrasi Nasional.
1.2 Peran dan Fungsi Inspektorat dalam Implementasi Reformasi Birokrasi.
1.3 Strategi Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
1.4 Penyusunan Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi.
1.5 Evaluasi dan Pelaporan Capaian Reformasi Birokrasi.
1.6 Sinergi APIP dan Unit Kerja dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintah.
1.7 Studi Kasus dan Praktik Terbaik (Best Practice) Implementasi Reformasi Birokrasi Daerah.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025