Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah | Jadwal Bimtek Keuangan- Aset Daerah

JADWAL DAN MATERI BIMTEK KEUANGAN DAERAH DAN PERBENDAHARAAN TAHUN 2019 

Dengan Hormat

Salah satu nilai yang harus ada dalam Prinsip Good Governance oleh Pemerintah Daerah adalah adanya akuntabilitas keuangan daerah yang kredibel, yang dilakukan melalui reformasi pengelolaan keuangan daerah termasuk reformasi di bidang akuntansi pemerintahan. Implikasi pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah bagi pemerintah pusat dan daerah khususnya dibidang sistem keuangan, adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (budgeting reform), sistem pembiyaan (financing reform), sistem akuntansi (accounting reform), sistem pemeriksaan laporan keuangan daerah (audit reform), serta sistem manajemen keuangan daerah (management reform). Dengan demikian, pemahaman atas sistem pelaporan keuangan daerah serta bagaimana menyusun laporan yang berdasarkan sistem akuntasi keuangan daerah yang tepat akan meningkatkan kualitas penyajian dan akurasi laporan keuangan daerah.

TUJUAN DIKLAT

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang mengikuti prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan peraturan dan sistem yang berlaku. Kemampuan yang diharpkan adalah dapat menyusun laporan keuangan SKPD (Badan, Dinas), laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah). Pelatihan ini ditujukan kepada pegawai pemerintah daerah yang menangani akuntansi keuangan daerah atau akan diproyeksikan menangani akuntansi keuangan daerah.

Materi – Materi mengenai Bimtek atau Diklat Keuangan Daerah Yang Dapat Di Pilih 

1. Implementasi Transaksi Non-tunai Pada Pemerintah Daerah
2. Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Sistem Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 
4. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja Dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah
5. Bimtek Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan. Dinas Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
6. Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran PPTK, PPK & Bendahara Sebagai Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
7. Bimtek Tugas Bimtek Keuangan dan  Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara  Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan
8. Bimtek Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
9. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat
   Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD
10. Bimtek Keuangan Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Sistim Akuntansi Keuangan SKPD serta Strategi Atas Temuan BPK terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
11. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Instansi Pemerintah Sebagai Wujud Untuk Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari BPK
12. Bimtek Keuangan Transaksi Non Tunai
13. Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
14. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
15. Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
16. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
17. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
18. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
19. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
20. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
21. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
22. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
23. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
24. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
25. Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
26. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
27. Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
28. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
29. Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
30. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
31. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
32. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
33. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
34. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
35. Bimbingan Tekhnis , Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan KeTentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaanuangan
36. Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
37. Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )
38. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
39. Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
40. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini.