Bimtek Penanganan Kasus Penyimpangan Keuangan Daerah dan Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif Tahun 2025

Bimtek Penanganan Kasus Penyimpangan Keuangan Daerah dan Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif Tahun 2025

Kegiatan ini berfokus pada penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan audit investigatif dan mengelola hasil audit secara efektif agar tidak hanya berhenti pada temuan, tetapi juga menghasilkan langkah perbaikan nyata. Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai teknik audit investigatif, proses pembuktian penyimpangan keuangan, mekanisme koordinasi antarinstansi pengawas, serta tindak lanjut hasil audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Bimtek Penanganan Kasus Penyimpangan Keuangan Daerah dan Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif Tahun 2025

1.1 Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dalam mendeteksi dan menangani kasus penyimpangan keuangan secara profesional.
1.2 Menguatkan peran APIP dalam pelaksanaan audit investigatif dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
1.3 Membekali peserta dengan kemampuan teknis dalam tindak lanjut hasil audit investigatif sesuai peraturan yang berlaku.
1.4 Mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.

Manfaat Bimtek Penanganan Kasus Penyimpangan Keuangan Daerah dan Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif Tahun 2025

1.1 Peserta mampu mengidentifikasi dan menganalisis indikasi penyimpangan keuangan dengan metode audit investigatif.
1.2 Meningkatkan koordinasi antara APIP, BPKP, dan lembaga penegak hukum dalam penanganan hasil audit.
1.3 Memperkuat kemampuan aparatur dalam menyusun laporan hasil audit dan rekomendasi tindak lanjut yang konstruktif.
1.4 Mendukung pencegahan fraud dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan keuangan publik.

Materi Bimtek Penanganan Kasus Penyimpangan Keuangan Daerah dan Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif Tahun 2025

1.1 Konsep dan Prinsip Audit Investigatif Pemerintah
1.2 Jenis dan Klasifikasi Kasus Penyimpangan Keuangan Daerah
1.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bukti Audit Investigatif
1.4 Prosedur Penanganan Kasus dan Tindak Lanjut Hasil Audit
1.5 Regulasi dan Pedoman Audit Investigatif BPKP dan APIP
1.6 Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Audit Investigatif
1.7 Mekanisme Koordinasi antarinstansi Pengawasan dan Penegak Hukum
1.8 Studi Kasus Penyimpangan Keuangan Daerah dan Solusinya

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek Penanganan Kasus Penyimpangan Keuangan Daerah dan Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif Tahun 2025