BIMTEK PEMETAAN ISU STRATEGIS GENDER DALAM KEBIJAKAN PUBLIK 2025-2026

BIMTEK PEMETAAN ISU STRATEGIS GENDER DALAM KEBIJAKAN PUBLIK 2025-2026

Pemetaan isu strategis gender merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap pembangunan masih menjadi tantangan nyata di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, hingga pengambilan keputusan.

Tujuan Bimtek Pemetaan Isu Strategis Gender dalam Kebijakan Publik

1.1 Meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya identifikasi isu gender dalam kebijakan publik
1.2 Mendorong lahirnya formulasi kebijakan berbasis data terpilah dan analisis gender sektoral
1.3 Mendukung penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan dokumen perencanaan responsif gender
1.4 Menyiapkan perangkat daerah untuk mendukung evaluasi kelembagaan PUG, termasuk pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Materi Bimtek Pemetaan Isu Strategis Gender dalam Kebijakan Publik

1.1 Pemahaman Dasar tentang Gender dan Ketimpangan Gender
1.2 Kebijakan Nasional dan Regulasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
1.3 Urgensi Pemetaan Isu Gender dalam Proses Kebijakan Publik
1.4 Data Terpilah dan Sumber Data Gender dalam Perencanaan Daerah
1.5 Teknik dan Alat Pemetaan Isu Strategis Gender
1.6 Simulasi Identifikasi Isu Gender Sektoral (Lintas OPD)
1.7 Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) sebagai Tindak Lanjut Pemetaan
1.8 Integrasi Isu Gender dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD)
1.9 Strategi Pelaporan, Dokumentasi, dan Evaluasi Pemetaan Gender
1.10 Penguatan Kelembagaan PUG dan Koordinasi Antar-OPD

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada BIMTEK PEMETAAN ISU STRATEGIS GENDER DALAM KEBIJAKAN PUBLIK 2025-2026