Bimtek Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Bimtek Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD Terkait. Di Tempat

Dengan Hormat

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan tolak ukur akuntabilitas laporan keuangan suatu instansi pemeritah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi salah satu indikator keberhasilan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana di instansinya. Untuk mendapatkan opini WTP, para pegawai keuangan di suatu instansi pemerintah harus bekerja keras dan paham betul mengenai penggunaan dana dan pertanggungjawabannya. Walapun penggunaan dana telah dilaksanaan dengan baik tanpa penyimpangan, sebuah laporan keuangan pemerintah tidak akan sesuai dengan standar jika para penyusun laporan keuangan tidak memahami penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Basis Akrual merupakan pencatatan pendapatan dan pengeluaran kas pada saat terjadinya kegiatan tersebut, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima atau pengeluaran tersebut dibayarkan (cash basis).Akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan suatu organisasi daripada akuntansi berbasis kas dimana pada akuntansi berbasis kas, pencatatan penerimaan dan belanja dicatat setelah terjadi transaksi kas.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA SKT KEMENDAGRI No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000 Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI,KEMENKEU,BPK.RI, BPKP,BKN,AKADEMISI  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini.