DESKRIPSI PELATIHAN PERATURAN LINGKUNGAN

Peatihan Peraturan Lingkungan, Peraturan perundangan lingkungan hidup sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis dan perusahaan. Munculnya Undang-undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menunjukkan betapa penegakan peraturan dan hukum lingkungan sudah semakin diperketat. Undang–undang tersebut mengamanatkan tanggung jawab yang besar, khususnya untuk diaplikasikan penerapannya dalam sebuah perusahaan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut, pelaku bisnis dan perusahaan dapat terkena permasalahan pertanggungjawaban lingkungan

Program pelatihan peraturan lingkungan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan pembekalan mengenai Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup. Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh banyak manfaat dalam hal memenuhi kewajiban perusahaan, mengetahui hak dalam manajemen lingkungan, memenuhi persyaratan ISO 14001, mempertajam pemahaman auditor, sehingga mampu memberikan feed back yang berkaitan dengan perundangan, dan mengelola stakeholder (pembeli, masyarakat sekitar, LSM, Pemerintah, investor, dll.) Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, pemahaman megenai Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup dapat diketahui secara lebih mendalam dan dapat diterapkan dalam perusahaan masing-masing.

TUJUAN PELATIHAN PERATURAN LINGKUNGAN

Setelah mengikuti pelatihan PPLH ini peserta dapat :

1. Memahami struktur dan substansi perundangan lingkungan secara lebih mendalam
2. Memahami peraturan lingkungan yang terkait dengan kegiatan usaha dan mengetahui cara pemenuhannya dan pemerintah dapat melakukan evaluasi pemenuhan regulasi
3. Mampu menganalisa kebutuhan peraturan perundangan lingkungan dan penegakkannya sesuai dengan kondisi daerah/perusahaan

MATERI PELATIHAN PERATURAN LINGKUNGAN

Materi yang akan diberikan dalam pelatihan PPLH ini adalah:

1. Struktur Peraturan Perundangan dan Prinsip Hukum Lingkungan,
2. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH : Pencegahan pencemaran dan perusakan, penanggulangan dan pemulihan, Hak dan keawajiban, Pengawasan
3. Penegakkan Hukum Lingkungan: Administrasi, Pidana, Perdata, Proses Penegakan Hukum
4. Peraturan tentang Izin Lingkungan dan dokumen Lingkungan :
5. Jenis usaha wajib Izin Lingkungan,
6. Tahapan Dokumen Lingkungan,
7. Kompetensi Penyusun Amdal,
8. Tahapan Penetapan Izin lingkungan
9. Peraturan tentang AMDAL dan Pemenuhannya
10. Peraturan Pengendalian Pencemaran:
11. Kelas Air,
12. Wewenang Pemerintah,
13. Baku Mutu,
14. Kewajiban Perusahaan,
15. Tata Cara Perizinan
16. Peraturan Pengendalian Pencemaran Udara,
17. Klasifikasi Pencemar Udara,
18. Pemantauan Udara Ambien,
19. Pengelolaan Emisi Udara
20. Peraturan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
21. Pengelola B3,
22. Klasifikasi,
23. Registrasi,
24. Notfikasi,
25. MSDS-Simbol-Label,
26. Kewajiban Pengelola,
27. K3 tentang B3
28. Peraturan Pengelolaan Limbah B3,
29. Potensi LB3,
30. Identifikasi LB3,
31. Pengelolaan LB3,
32. Kewajiban Pengelola,
33. Penyimpanan,
34. Simbol
35. Label
36. Dokumen
37. Peraturan Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Laut,
38. Peraturan Baku Mutu,
39. Baku Kerusakan,
40. Tanggung jawab perusahaan
41. Peraturan Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Tanah dan Pemenuhannya
42. Pengelolaan Gangguan, berkaitan dengan: Kebisingan, Getaran, Kebauan
43. Peraturan tentang Konservasi Lingkungan dan Pemenuhannya
44. Konvensi Lingkungan InternasionaL
45. PROPER

PESERTA PELATIHAN PERATURAN LINGKUNGAN

Pelatihan peraturan lingkungan disarankan untuk diikuti oleh:

1. Dinas Lingkungan Hidup / BLH Prov Kab Kota
2. Karyawan/staff hingga level Manager dari latar belakang Safety & Health Environment/Lingkungan Perusahaan
3. Process Engineer
4. Chemical Dept.
5. Operator pengolahan limbah, dan semua bagian yang terlibat dalam pengolahan limbah
6. Pemerhati ataupun praktisi yang peduli terhadap lingkungan.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, MEDIA PENDIDIKAN LINK PEMDA DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI  RI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016 SKT KEMENTRIAN KEUANGAN RI S- 24332KT/WPJ.22/KP.1303/2016 ,mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini.