Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 Sesuai Permendagri No. 40 Tahun 2020

Dengan Hormat

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Permendagri 40 Tahun 2020 tersebut berisi pedoman dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan atau rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.Demi memastikan efektivitas jalannya pembangunan di Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya di tahun 2021, dipandang perlu adanya sinergi perencanaan program kerja tahunan. Baik itu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah melalui RKPD tahun 2021.

Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 Sesuai Permendagri No. 40 Tahun 2020

Oleh karena pentingnya sinergi dalam perencanaan program kerja tahunan, maka perlu pedoman penyusunan RKPD tahun 2021. Atas dasar itulah kemudian Mendagri menetapkan Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 Secara tahapan dan proses, penyusunan dokumen RKPD ini tidak jauh berbeda dengan tahapan dan prosedur penyusunan RPJMD sebagaimana dalam tulisan saya terdahulu. Pembedanya adalah dari sisi konten (isi) dan bentuk penetapannya, jika RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sementara RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).Tahapan penyusunan dokumen RPKD, diawali dengan tahapan persiapan yaitu pembentukan tim penyusun RKPD dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Selanjutnya tim yang sudah dibentuk, mulai melakukan penyiapan-penyiapan data dan informasi pembangunan daerah yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan awal RKPD yang akan dimulai pada minggu ke dua bulan desember. Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJMD Kabupaten/kota, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, Program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Materi Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 Sesuai Permendagri No. 40 Tahun 2020

Dalam Rancangan RKPD 2021 antara lain : a. Analisis gambaran umum daerah, b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, c. Analisis kapasitas riil keuangan daerah, d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah, e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah, f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD, g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, j. Perumusan prioritas pembangunan daerah, dan k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, KEMENKEU, BPK RI, BPKP, BKN RI, AKADEMISI  Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah Serta SKPD Terkait Pada Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 Sesuai Permendagri No. 40 Tahun 2020