Bimtek Paralegal Desa 2025 | Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa dalam Penyelesaian Sengketa di Tingkat Desa

Dengan Hormat

Bimbingan Teknis (Bimtek) Paralegal Desa 2025 dengan tema “Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa dalam Penyelesaian Sengketa di Tingkat Desa” diselenggarakan untuk memperkuat peran paralegal sebagai ujung tombak layanan hukum di masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, peserta akan dibekali pemahaman mendalam tentang dasar-dasar hukum, teknik mediasi, advokasi, dan strategi penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan prinsip keadilan restoratif.

Bimtek ini ditujukan bagi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kader hukum desa yang berperan sebagai paralegal, agar mampu menangani berbagai permasalahan hukum seperti konflik tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan sengketa antarwarga secara cepat, efektif, dan bermartabat. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan paralegal desa dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang inklusif dan berkeadilan

Materi Bimtek Paralegal Desa 2025 | Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa dalam Penyelesaian Sengketa di Tingkat Desa

• Pengantar Paralegal Desa
  – Definisi, peran, dan kewenangan paralegal desa dalam sistem hukum nasional.

• Dasar-Dasar Hukum bagi Paralegal
  – Hukum pidana, perdata, dan administrasi yang sering dihadapi di tingkat desa.

• Teknik Mediasi dan Resolusi Konflik
  – Pendekatan mediasi, negosiasi, dan win-win solution berbasis kearifan lokal.

• Prosedur Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi
  – Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara cepat dan efisien.

• Keadilan Restoratif di Tingkat Desa
  – Prinsip dan praktik restorative justice untuk memulihkan hubungan sosial.

• Penyusunan Dokumen Hukum dan Administrasi Sengketa
  – Format berita acara, surat pernyataan, dan kesepakatan damai.

• Studi Kasus Sengketa Desa
  – Diskusi interaktif dan simulasi penyelesaian sengketa riil di desa.

• Etika dan Tanggung Jawab Paralegal
  – Standar perilaku, kode etik, dan larangan dalam praktik paralegal.

• Peran Paralegal dalam Pencegahan Tindak Kekerasan dan Diskriminasi
  – Perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, dan disabilitas).

• Koordinasi Paralegal dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Hukum
  – Membangun sinergi dalam penanganan dan pelaporan kasus hukum.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek Paralegal Desa 2025 | Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa dalam Penyelesaian Sengketa di Tingkat Desa