BIMTEK OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU HKPD UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN 2025 – 2026

BIMTEK OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU HKPD UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN 2025 – 2026

Dengan Hormat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) merupakan landasan hukum yang baru dan fundamental dalam mengatur tata kelola keuangan antara kedua tingkatan pemerintahan.
Implementasi UU HKPD yang efektif dan efisien memerlukan pemahaman yang mendalam dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah

TUJUAN

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai latar belakang, filosofi, dan tujuan utama UU HKPD.
• Memberikan penjelasan mendalam mengenai substansi dan perubahan-perubahan kunci dalam UU HKPD, termasuk aspek perpajakan daerah, retribusi daerah, transfer ke daerah, DAK, dan pinjaman daerah.
• Mendiskusikan implikasi UU HKPD terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.
• Meningkatkan kapasitas peserta dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan UU HKPD secara efektif dan efisien.
• Memfasilitasi diskusi dan pertukaran informasi antara peserta terkait tantangan dan solusi dalam implementasi UU HKPD.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI  Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada BIMTEK OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU HKPD UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN 2025 – 2026