JADWAL BIMTEK DPRD / SEKRETARIAT DPRD

BIMTEK MANAJEMEN LEGAL DRAFTING DAN SISTEM LEGISLASI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 2025 – 2026

BIMTEK MANAJEMEN LEGAL DRAFTING DAN SISTEM LEGISLASI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 2025 - 2026

BIMTEK MANAJEMEN LEGAL DRAFTING DAN SISTEM LEGISLASI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 2025 – 2026

Dengan Hormat

Legal Drafting adalah proses perancangan naskah hukum yaitu dalam pembuatan rancangan peraturan atau rancangan keputusan, atau rancangan perjanjian.Tujuan dari legal drafting adalah untuk membuat dokumen hukum yang jelas, komprehensif, dan berlaku secara hukum.

Penyusunan rancangan peraturan daerah (PERDA) Merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik terkait manajemen legal drafting dan sistem legislasi. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan Perda:

a. Penetapan Kebutuhan dan Rencana Legislasi Tahap awal dalam penyusunan rancangan Perda adalah penetapan kebutuhan dan rencana legislasi.

b. Studi dan Analisis Hukum Sebelum memulai penyusunan rancangan Perda, penting untuk melakukan studi dan analisis hukum terkait permasalahan yang akan diatur.

c. Penyusunan Naskah Rancangan Perda Setelah melakukan studi dan analisis hukum, langkah selanjutnya adalah menyusun naskah rancangan Perda.

d. Koordinasi dengan Pihak Terkait Pada tahap ini, naskah rancangan Perda perlu dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan berbagai pihak terkait, seperti tim ahli, lembaga legislatif daerah, serta stakeholder terkait.

e. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perda kemudian dibahas dalam rapat-rapat kerja dan rapat pimpinan. Pada tahap ini, dilakukan diskusi mendalam mengenai substansi rancangan Perda serta memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait.

f. Penandatanganan dan Pengundangan
Setelah rancangan Perda disahkan oleh lembaga legislatif daerah, tahap selanjutnya adalah penandatanganan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada BIMTEK MANAJEMEN LEGAL DRAFTING DAN SISTEM LEGISLASI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 2025 – 2026