Bimtek Diklat Penyusunan Pola Tata Kelola Dokumen Keuangan Akreditasi Rumah Sakit Dan Puskesmas Dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Bimtek Diklat Penyusunan Pola Tata Kelola Dokumen Keuangan Akreditasi Rumah Sakit Dan Puskesmas Dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD Terkait. Di Tempat

Dengan Hormat

LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut perlu diselenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu dalam pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.Atas hal tersebut, pusat-pusat kesehatan perlu dijamin sistem pelayanan klinis dan manajemen mutu dengan aman dan minim dari resiko serta perbaikan proses pelayanan secara konsisten dan berkesinambungan maka perlu adanya penilaian akreditasi. Maka inilah pentingnya akreditasi dimana tujuan utama adalah pembinaan peningkatan mutu dan kinerja terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, dan penyelenggaraan klinis, serta penerapan manajemen resiko.Akreditasi harus memenuhi standar-standar yang telah dibakukan oleh Komisi Akreditasi. Standar-standar tersebut dipenuhi dengan dokumen dan bukti telusur. Sehingga dokumen persiapan akreditasi perlu disiapkan dengan benar.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA SKT KEMENDAGRI No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000 Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI,KEMENKEU,BPK.RI, BPKP,BKN,AKADEMISI DOSEN mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini