BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BPPKAD 2025-2026

BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BPPKAD 2025-2026

BPPKAD adalah singkatan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah (aset).

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah, karena menjadi dasar dalam alokasi sumber daya keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Tujuan Bimtek Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BPPKAD

1.1 Meningkatkan pemahaman aparatur BPPKAD mengenai proses, tahapan, dan regulasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran secara sistematis dan terstandar.
1.2 Mendorong penyusunan RKA yang efisien, efektif, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas kinerja.
1.3 Memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran melalui pemanfaatan sistem informasi seperti SIPD dan aplikasi keuangan daerah lainnya.
1.4 Menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dengan penganggaran (KUA-PPAS dan RKA).
1.5 Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial SDM BPPKAD dalam menyusun dokumen anggaran yang responsif terhadap isu strategis daerah dan nasional.
1.6 Menghindari kesalahan umum dalam penyusunan RKA, seperti ketidaksesuaian kode rekening, ketidaktepatan output, atau duplikasi kegiatan.
1.7 Meningkatkan kemampuan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator kinerja yang terukur.

Materi Bimtek Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BPPKAD

1.1 Prinsip dan regulasi penyusunan RKA berdasarkan Permendagri terbaru.
1.2 Proses dan tahapan penyusunan RKA BPPKAD secara teknis dan substantif.
1.3 Strategi integrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah.
1.4 Penggunaan aplikasi dan sistem informasi (SIPD/SIMDA Keuangan/SIRKA).
1.5 Penyusunan indikator kinerja, output, dan outcome dalam RKA.
1.6 Analisis belanja daerah dan efisiensi penggunaan anggaran.
1.7 Studi kasus penyusunan RKA pada unit kerja BPPKAD.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BPPKAD 2025-2026