Bimtek PP No.28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dengan Hormat

Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) merupakan program pelatihan strategis yang dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas pelaku usaha, aparatur pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait dalam menerapkan kebijakan terbaru perizinan berbasis risiko. PP 28/2025 hadir sebagai pembaruan regulasi guna menyempurnakan ekosistem kemudahan berusaha yang transparan, akuntabel, dan efisien melalui sistem OSS-RBA yang telah diperbarui. Dalam bimtek ini, peserta akan diberikan pemahaman teknis mulai dari klasifikasi tingkat risiko, persyaratan dasar perizinan, hingga prosedur implementasi OSS-RBA secara digital dan terpadu. Bimtek ini sangat penting dalam mendukung target investasi nasional dan reformasi birokrasi layanan publik di sektor perizinan berusaha

Materi Bimtek PP No.28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. Pendahuluan dan Urgensi PP 28 Tahun 2025

   • Latar belakang perubahan regulasi

   • Tujuan penyempurnaan OSS-RBA

   • Implikasi terhadap kebijakan investasi dan pelayanan publik

2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

   • Definisi dan klasifikasi risiko (rendah, menengah, tinggi)

   • Penerapan prinsip proporsionalitas dan efektivitas

3. Pokok-Pokok Perubahan dalam PP No. 28 Tahun 2025

   • Perubahan struktur perizinan

   • Penyesuaian nomenklatur dan kewenangan

4. Proses Perizinan dalam Sistem OSS-RBA

   • Alur perizinan usaha melalui OSS

   • Persyaratan dasar, standar, dan teknis

   • Integrasi dan sinkronisasi data

5. Klasifikasi Tingkat Risiko Usaha

   • Metode penilaian risiko usaha

   • Kewajiban dan persyaratan perizinan per kategori risiko

6. Penerapan Perizinan Secara Digital

   • Panduan teknis penggunaan sistem OSS versi terbaru

   • Contoh pengisian data dan dokumen pendukung

   • Fitur baru dalam OSS 2025

7. Pengawasan, Evaluasi, dan Sanksi Administratif

   • Mekanisme pengawasan pasca perizinan

   • Kewajiban pelaporan usaha

   • Pengenaan sanksi dan pemutakhiran data

8. Tata Kelola dan Kelembagaan dalam OSS-RBA

   • Peran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

   • Koordinasi lintas sektor

   • Harmonisasi kebijakan pusat-daerah

9. Simulasi dan Studi Kasus Implementasi OSS-RBA

   • Praktik penggunaan sistem berdasarkan sektor usaha

   • Diskusi masalah lapangan dan solusi implementatif

10. Tindak Lanjut dan Monitoring Kepatuhan OSS-RBA

• Strategi pelaporan dan evaluasi berkala

• Integrasi dengan sistem pengawasan investasi nasional

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek PP No.28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko