Diklat / Bimtek Penetapan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Bidan, Perawat

Diklat / Bimtek Penetapan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Bidan, Perawat

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD Terkait. Di Tempat

Dengan Hormat

Keberhasilan pencapaian visi dan misi aparatur pemerintah antara lain ditentukan oleh para pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan organisasi. Pada dasarnya setiap satuan organisasi dituntut untuk berupaya agar selalu memiliki pegawai sesuai kebutuhan riil pelaksanaan tugas-tugasnya. Dalam menentukan kebutuhan pegawai tersebut diperlukan adanya informasi jabatan yang memadai sehingga dapat dilaksanakan perencanaan kepegawaian dan penyusunan formasi pegawai yang berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk dapat memperoleh informasi jabatan yang akurat dan up to date perlu dilaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang akan dipakai dalam menetapkan kelas jabatan dalam rangka remunerasi dalam upaya tercapainya reformasi birokrasi individu dan instansi dalam menyelenggarakan tugas-tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun materi yang akan disajikan antara lain adalah:

1. Pengertian dan Manfaat Analisis Jabatan
2. Penyusunan Uraian Tugas
3. Analisis Perhitungan Beban Kerja
4. Kaitan Antara Perhitungan Beban Kerja Dengan Uraian Tugas
5. Penilaian Kinerja PNS

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA SKT KEMENDAGRI No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000 Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI,KEMENKEU,BPK.RI, BPKP,BKN,AKADEMISI DOSEN mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek ini.