BIMTEK PERTANAHAN PEMDA

Bimtek Proses Dan Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Publik

Bimtek Proses Dan Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Publik

Bimtek Proses Dan Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Publik

Bimtek Proses dan Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik 2025 sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan, pengadaan tanah dapat berjalan lancar, mengurangi konflik, serta memperkuat komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Tujuan Bimtek Proses Dan Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Publik

1.1 Memberikan pemahaman mengenai regulasi terbaru terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
1.2 Membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam setiap tahap pengadaan tanah.
1.3 Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun dokumen administrasi pengadaan tanah.
1.4 Menyediakan solusi penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai hukum.

Manfaat Bimtek Proses Dan Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Publik

1.1 Peserta memahami alur proses pengadaan tanah secara menyeluruh.
1.2 Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengawal pembangunan infrastruktur.
1.3 Mengurangi risiko konflik melalui strategi komunikasi yang tepat dengan masyarakat.
1.4 Mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur publik yang berkeadilan.
1.5 Menjamin pelaksanaan pengadaan tanah sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Materi Bimtek Proses Dan Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Publik

1.1 Regulasi dan kebijakan terbaru pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
1.2 Tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
1.3 Tata cara penyusunan dokumen administrasi pengadaan tanah.
1.4 Mekanisme penilaian dan pembayaran ganti rugi.
1.5 Strategi penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan.
1.6 Peran pemerintah daerah dan lembaga pertanahan dalam pengadaan tanah.
1.7 Studi kasus pengadaan tanah untuk infrastruktur publik.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek Proses Dan Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Publik