BIMTEK DIKLAT PEMDA LAINNYA

Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SOP) 2025

Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SOP) 2025

Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SOP) 2025

Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2025 merupakan pelatihan strategis yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntansi pemerintahan. Dengan pemahaman yang baik, aparatur daerah dapat mencegah kesalahan administrasi, meminimalisir temuan audit, serta mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Tujuan Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SOP) 2025

1.1 Memberikan pemahaman tentang pelaksanaan belanja daerah sesuai SAP.
1.2 Membekali peserta dengan keterampilan penatausahaan belanja.
1.3 Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah.
1.4 Mendukung pencapaian opini WTP dari BPK.
1.5 Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Manfaat Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SOP) 2025

1.1 Memahami prosedur pelaksanaan belanja daerah.
1.2 Menguasai penatausahaan transaksi belanja sesuai SAP.
1.3 Mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien.
1.4 Meminimalisir risiko temuan audit BPK.
1.5 Meningkatkan profesionalisme aparatur di bidang keuangan daerah.

Materi Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SOP) 2025

1.1 Regulasi Belanja Daerah dan SAP.
1.2 Proses Pelaksanaan Belanja Daerah.
1.3 Mekanisme Penatausahaan Belanja.
1.4 Sistem Pengendalian Internal Belanja.
1.5 Pencatatan Transaksi Belanja Sesuai SAP.
1.6 Laporan Realisasi Anggaran dan LKPD.
1.7 Strategi Efisiensi dan Efektivitas Belanja.
1.8 Penyusunan Laporan Belanja Transparan.
1.9 Studi Kasus Temuan Audit BPK.
1.10 Best Practice Tata Kelola Belanja Daerah.

Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan Aparatur LINKPEMDA KEMENDAGRI SKT No.01-00-00/097/D.IV/X/2016, KEMENKEU No.76.390.594.035.000. Bersama Narasumber Dari KEMENDAGRI, RI Mengharapkan Keikutsertaan ASN Instansi Pemerintah  Pada Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SOP) 2025